Jakarta, Dexpert.co.id – Pemerintahan Biden tengah bersiap untuk memeriksa bagaimana perusahaan menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memantau dan mengelola pekerja.
Menurut Bloomberg, Gedung Putih akan menerbitkan posting blog hari ini yang mengundang pekerja Amerika untuk berbagi bagaimana AI digunakan di tempat kerja mereka.
“Meskipun teknologi ini dapat menguntungkan pekerja dan pemberi kerja dalam beberapa kasus, teknologi ini juga dapat menimbulkan risiko serius bagi pekerja,” tulis postingan tersebut, menurut Bloomberg.
“Pelacakan kinerja secara terus-menerus dapat mendorong pekerja untuk bergerak terlalu cepat dalam pekerjaan, menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan mental mereka.”
Mengutip Engadget, Gedung Putih menambahkan teknologi tersebut juga telah digunakan untuk mencegah pekerja mengatur tempat kerja mereka dan untuk melanggengkan diskriminasi upah dan disiplin.
Regulator meminta masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk peneliti, kelompok advokasi, dan bahkan pemberi kerja. Khususnya, pemerintahan Biden mengatakan ingin mengetahui peraturan dan tindakan penegakan apa yang harus diterapkan pemerintah federal untuk mengatasi dampak ekonomi, keselamatan, fisik, mental, dan emosional dari teknologi pengawasan tempat kerja.
Seruan untuk informasi datang setelah beberapa negara bagian mengesahkan undang-undang yang melarang kuota produktivitas yang tidak masuk akal.
Secara khusus, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Gudang New York memberikan pekerja hak untuk meminta informasi tentang kuota mereka kapan saja. Ini juga melarang perusahaan untuk memaksakan tuntutan produktivitas yang mengganggu istirahat makan dan kamar kecil yang diamanatkan oleh negara.
Biden mengatakan masih harus dilihat apakah AI itu berbahaya. Ia dikabarkan juga telah bertemu dengan penasihat untuk membahas ‘risiko dan peluang’ AI.
