Jakarta, Dexpert.co.id – Hari raya Idul Fitri tahun ini akan dilaksanakan berbeda oleh sebagian umat Muslim Indonesia. Muhammadiyah mengumumkan Lebaran jatuh pada 21 April 2023, sedangkan NU menunggu keputusan sidang isbat dari pemerintah.
Pemerintah akan melaksanakan sidang isbat pada 29 Ramadan. Artinya, tahun ini dilakukan pada 20 April 2023 mendatang.
Dalam keterangan resminya, Peneliti Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Djamaluddin menjelaskan perbedaan pelaksanaan lebaran tersebut. Pada waktu maghrib 20 April 2023, dia menjelaskan posisi bulan di Indonesia belum memenuhi kriteria baru MABIMS, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
Namun posisi bulan saat itu telah masuk kriteria wujudul hilal. Merujuk pada kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) maka lebaran pada 22 April 2023, sedangkan wujudul hilal terjadi satu hari sebelumnya 21 April 2023.
Di sisi lain, pelaksanaan awal Ramadhan di tanah air dilakukan secara serempak. karena pada maghrib 22 Maret 2023 posisi bulan di Indonesia sudah masuk kriteria MABIMS. “Jadi seragam versi (3-6,4) dan (WH) bahwa 1 Ramadan 1444 pada 23 Maret 2023,” ungkap Thomas.
Thomas menjelaskan jika penentuan awal puasa menggunakan kriteria yang disepakati bersama. Di Indonesia juga dikenal dua metode penetapan jadwal puasa. Ada metode hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan).
Thomas juga menjelaskan kriteria hilal diadopsi berdasarkan dalil hukum agama mengenai awal bulan dan kajian astronomis yang sahih.
Pada Rukyat, menggunakan verifikasi kriteria menghindari kemungkinan rukyat keliru. Sedangkan hisab tak bisa menentukan masuknya awal bulan tanpa kriteria.
“Sehingga kriteria menjadi dasar pembuatan kalender berbasis hisab yang dapat digunakan dalam prakiraan rukyat,” kata Thomas.
Thomas mengatakan untuk mewujudkan unifikasi kalender Hijriyah adalah dengan adanya otoritas tunggal. Ini akan menentukan kriteria dan batas tanggal yang bisa diikuti bersama.
Melihat kondisi saat ini, otoritas tunggal bisa diwujudkan dengan tingkat nasional atau regional. Yakni mengacu pada batas wilayah sebagai satu wilayah hukum sesuai batas kedaulatan negara.
“Kriteria diupayakan untuk disepakati bersama dan jika terdapat perbedaan jangan menjadi sebuah gesekan,” kata dia.
Diharapkan di masa depan, pemerintah bisa mengupayakan adanya satu sistem tunggal. Jadi keterbukaan tiap pihak bisa membuat satu kalender karena adanya otoritas dan kriteria tunggal serta batas tanggal yang disepakati bersama untuk jadi rujukan.
