Jakarta, Dexpert.co.id – Perbedaan penentuan awal Ramadan dan Idulfitri kerap kali terjadi. Melihat ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjelaskan penentuan awal Ramadan dan Idulfitri ditinjau dari ilmu astronomi.
Perbedaan muncul bukan karena metode hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan), tetapi kurang perbedaan kriteria.
Peneliti Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Djamaluddin, menjelaskan penentuan awal bulan memerlukan kriteria agar bisa disepakati bersama.
Ia menyampaikan bahwa rukyat memerlukan verifikasi kriteria untuk menghindari kemungkinan rukyat keliru. Sementara itu, hisab tidak bisa menentukan masuknya awal bulan tanpa adanya kriteria.
“Sehingga kriteria menjadi dasar pembuatan kalender berbasis hisab yang dapat digunakan dalam prakiraan rukyat,” kata Thomas dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (17/3/2023).
Ia menjelaskan, bahwa kriteria hilal yang diadopsi berdasarkan pada dalil hukum agama tentang awal bulan dan hasil kajian astronomis yang sahih.
Menurut Thomas, awal Ramadan bisa saja sama. Apabila saat maghrib 22 Maret 2023 di Indonesia posisi bulan sudah memenuhi kriteria baru Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dengan tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat dan sudah memenuhi kriteria Wujudul Hilal (WH)
“Jadi seragam versi (3-6,4) dan (WH) bahwa 1 Ramadan 1444 pada 23 Maret 2023,” ungkap Thomas.
Di sisi lain, ada potensi perbedaan Idulfitri tahun ini karena saat maghrib, 20 April 2023, ada potensi di Indonesia posisi bulan belum memenuhi kriteria baru MABIMS, yaitu tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
Namun, posisi bulan itu sudah memenuhi kriteria wujudul hilal. Apabila merujuk kriteria baru MABIMS, maka Lebaran jatuh pada 22 April 2023. Sedangkan bila merujuk wujudul hilal, 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada 21 April 2023.
Ia mengatakan bahwa prasyarat utama untuk terwujudnya unifikasi kalender Hijriyah harus ada otoritas tunggal. Otoritas tunggal akan menentukan kriteria dan batas tanggal yang dapat diikuti bersama.
Sedangkan, kondisi saat ini otoritas tunggal mungkin bisa diwujudkan di tingkat nasional atau regional. Penentuan ini mengacu pada batas wilayah sebagai satu wilayah hukum sesuai batas kedaulatan negara.
“Kriteria diupayakan untuk disepakati bersama,dan jika terdapat perbedaan jangan menjadi sebuah gesekan,” kata dia.
Thomas berharap, ke depan, pemerintah dapat mengupayakan ada satu sistem tunggal. Sehingga keterbukaan semua pihak bisa membuat satu kalender yang mapan ada otoritas tunggal, kriteria tunggal, dan batas tanggal yang disepakati bersama agar dapat dijadikan rujukan semua pihak dan mempersatukan umat.
