Jakarta, Dexpert.co.id – Pemerintah Inggris tengah merancang kebijakan baru yang tertuang dalam ‘Online Safety Bill’. Dalam aturan itu, penyedia layanan pesan singkat diminta melemahkan fitur keamanan enkripsi end-to-end.
Fitur itu digunakan untuk menjaga privasi pengguna, sebab pesan cuma bisa dilihat oleh pengirim dan penerima. Bahkan, penyedia layanan tak bisa mengakses komunikasi antar-pengguna.
Online Safety Bill saat ini sudah selangkah untuk masik dalam pembahasan di parlemen Inggris. Aturan ini memungkinkan pemerintah dan lembaga penyiaran (Ofcom) meminta aplikasi mengidentifikasi pesan bernada terorisme atau kekerasan anak.
Meski tujuannya mulia, namun WhatsApp menganggap hal tersebut akan melemahkan privasi pengguna. Untuk itu, WhatsApp menolak keras aturan tersebut, bahkan bersedia hengkang dari Inggris.
“Kami tak akan menurunkan standar keamanan WhatsApp. Kami tak pernah melakukan itu. Jika memang terpaksa, kami bersedia diblokir di negara tertentu,” kata Head of WhatsApp, Will Cathcart, dikutip dari BBC, Jumat (10/3/2023).
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pengguna memiliki hak untuk berkomunikasi secara bebas melalui WhatsApp tanpa adanya ketakutak akan diintip oleh pihak ketiga. Apapun alasannya, Cathcart menegaskan WhatsApp tak akan berkompromi soal keamanan privasi pengguna.
“Ketika pemerintahan liberal yang demokratis mengatakan ‘tak apa-apa melihat komunikasi privat pengguna untuk mencegah peredaran konten ilegal’, maka negara lain yang punya intensi berbeda akan menuntut hal serupa,” kata dia.
Sebelumnya, aplikasi pesan singkat Signal sudah lebih dulu menolak mentah-mentah wacana aturan Inggris. Singal mengatakan akan menyetop layanannya di Inggris jika aturan baru tersebut berlaku.
Online Safety Bill menjadi aturan krusial bagi pemerintah Inggris, sebab riset memperlihatkan gambar kekerasan anak yang beredar di internet naik signifikan dalam kurun waktu 2021-2022. Selama 5 tahun, angkanya naik 66%.
“Sangat penting bagi perusahaan teknologi untuk memastikan bahwa platform mereka tak menjadi wadah penyebaran konten pedofil,” kata juru bicara pemerintah.
