Jokowi Punya Jurus Rahasia Lawan Google dan Facebook

Jakarta, Dexpert.co.id – Dominasi Google dan Facebook membuat banyak media di Indonesia berjuang untuk bertahan. Presiden Jokowi menyiapkan aturan khusus untuk mematahkan dominasi raksasa teknologi global tersebut.

Jokowi dalam pidatonya saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers, memang menyinggung soal keberlanjutan industri media konvensional. Ini terkait fakta soal lebih dari setengah belanja iklan media digital diambil platform digital asing seperti Google dan Facebook.

“Saya mendengar banyak mengenai ini bahwa sekitar 60% belanja iklan telah diambil media terutama platform asing. Ini sedih lho kita. Sehingga tadi malam saat makan durian, saya mengundang beberapa tokoh insan pers untuk bicara mengenai hal ini,” ujarnya.

Dengan fakta tersebut, dia menjelaskan sumber daya keuangan media konvensional kian berkurang dan masuk ke kantong platform asing. Dominasi perusahaan seperti Google hingga Facebook pada akhirnya menyulitkan media dalam negeri karena mengambil belanja iklan.

“Sekali lagi sekitar 60% belanja iklan diambil media digital terutama platform asing. Artinya apa? Sumber daya keuangan media konvensional akan semakin berkurang terus, larinya pasti ke sana dan sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital tapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan kita telah menyulitkan media dalam negeri kita,” jelas Jokowi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kini sedang membahas Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Publisher Rights atau hak penerbit.

Ini sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya saat Hari Pers Nasional 2023, yang digelar di Medan.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, menuturkan bahwa Kominfo telah mengajukan rancangan Perpres Publisher Rights kepada Presiden Joko Widodo melalui Setneg untuk meminta izin prakarsa.

Sesuai dengan prosedur, kata Usman, presiden akan menjawab secara resmi dengan memberikan ijin prakarsa kepada Kementerian Kominfo untuk membahas kembali Rancangan Perpres sebelum ditandatangani presiden.

“Presiden sudah jawab, agar kita bahas dan duduk bersama dan memberi waktu satu bulan ” kata Usman Kansong, saat konferensi pers di Kantor Kominfo, Rabu (15/2/2023).

Sambil menanti balasan presiden, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, meminta agar pembahasan Rancangan Perpres langsung dimulai.

“Sebagai pelaksanaan arahan Presiden dan komitmen Kominfo untuk menyelesaikan Rancangan Perpres dalam waktu satu bulan, maka pada hari Rabu, 15 Februari 2023, Kominfo mengundang kementerian/lembaga terkait serta Dewan Pers untuk membahas kembali Rancangan Perpres Publisher Right,” jelas Usman.

[Dexpert.co.id]