Jakarta, Dexpert.co.id – Bank Indonesia (BI) mengakui sejumlah tantangan masih harus dihadapi dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran dan keuangan di tanah air.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Filianingsih Hendrata yang baru saja dipilih secara aklamasi oleh Komisi XI DPR sebagai Deputi Gubernur BI terpilih untuk periode 2023-2028.
Lantas, apa jurus Bank Indonesia (BI) untuk bisa memenuhi kebutuhan rupiah masyarakat yang yang tak tersentuh oleh teknologi digital, di saat rupiah digital terbit?
Wanita yang kerap disapa Fili itu menjelaskan, bahwa salah satu agenda prioritas dalam blue print sistem pembayaran Indonesia 2025 salah satunya adalah menjaga kedaulatan rupiah.
Sementara saat ini, bank sentral juga tengah merancang penerbitan rupiah digital. Oleh karena itu penguatan kedaulatan rupiah, salah satunya perlu ditingkatkan lewat penguatan literasi.
Pasalnya kata Fili, di saat rupiah digital terbit, penggunaan uang kartal juga masih akan digunakan dan dibutuhkan. Hal ini untuk menjangkau dan mengakomodir kebutuhan uang bagi masyarakat yang sulit terakses oleh layanan digital.
Oleh karena itu, Fili menekankan, di saat rupiah digital terbit, alat pembayaran yang sah yang berlaku di Indonesia akan terdiri dari uang kartal – baik uang kertas dan logam, uang elektronik, dan rupiah digital.
“Kita masih membutuhkan uang kartal, hingga menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Sinergi pemangku kepentingan dalam pengembangan rupiah digital melalui proyek Garuda,” jelas Fili saat melakukan fit and proper test di Komisi XI DPR, Senin (13/2/2023).
Strategi yang akan dilakukan BI lainnya untuk penguatan perlindungan konsumen dan literasi digital adalah lewat Penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Tematik.
Fili bilang, PSBI tematik merupakan aksi nyata bank sentral untuk membuka akses pembiayaan dan akses pasar, melalui ketersediaan dukungan teknologi digital.
Dalam pengalamannya mensosialisasikan penggunaan QRIS di seluruh pelosok negeri, kata Fili yang terpenting adalah tersedianya dukungan digital.
“Literasi digital sulit diaplikasikan kalau tidak ada dukungan digitalnya. Kalau masyarakat tidak memiliki smartphone literasi digital tinggal literasi, tapi tidak bisa diterapkan. Terutama buat masyarakat yang tertinggal dan sinyal yang agak lemot,” jelas Fili.
Literasi digital, lanjut Fili adalah langkah nyata yang sia-sia jika tanpa disertai adanya dukungan digital untuk masyarakat. Lewat PSBI tematik lah, cara BI untuk menjembatani ketersediaan alat digital bagi masyarakat yang ‘buta’ akan teknologi.
“Kami menawarkan PSBI yang tematik untuk menjadi jembatan. […] PSBI yang tematik bisa menjembatani hal itu, ditambah program kerja yang merupakan literasi dan edukasi yang nyata,” jelas Fili.
Fili mencontohkan cara kerja PSBI tematik itu. Misalnya BI bersama pelaku industri bank, non bank dan e-commerce berkunjung ke sebuah kelompok UMKM di daerah pelosok di Indonesia.
Kedatangan BI beserta rombongan pelaku industri itu, adalah untuk memberikan literasi dan edukasi, disertai kebijakan-kebijakan yang akan ditawarkan kepada UMKM untuk dapat memajukan bisnisnya.
“Abis edukasi langsung kita bukakan rekening dan bisa bertransaksi di e-commerce. Digitalisasi itu adalah untuk semua,” jelas Fili.
“Bahwa kita harus bersama-sama meningkatkan literasi dan digitalisasi dengan memberikan bantuan yang nyata,” kata Fili lagi.
[Dexpert.co.id]
Artikel Selanjutnya
Intip Yuk! Desain Lengkap Rupiah Digital di Indonesia
(cap/cap)
