Jakarta, Dexpert.co.id – Departemen Keuangan Amerika Serikat mengeluarkan panduan untuk memperluas jangkauan layanan internet yang tersedia untuk warga Iran meskipun ada sanksi AS terhadap negara itu, pada Jumat. Hal ini dilakukan di tengah protes setelah kematian seorang wanita Iran berusia 22 tahun dalam tahanan.
Para pejabat mengatakan langkah itu akan membantu Iran mengakses alat yang dapat digunakan untuk menghindari pengawasan dan penyensoran negara. Namun tidak akan sepenuhnya mencegah Teheran menggunakan alat komunikasi untuk meredam perbedaan pendapat.
“Ketika warga Iran yang berani turun ke jalan untuk memprotes kematian Mahsa Amini, Amerika Serikat menggandakan dukungannya untuk arus informasi yang bebas kepada rakyat Iran,” kata Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo dikutip Reuters, Sabtu (24/9/2022).
“Dengan perubahan ini, kami membantu rakyat Iran lebih siap untuk melawan upaya pemerintah untuk mengawasi dan menyensor mereka,” lanjutnya.
Adeyemo menambahkan bahwa Washington dalam beberapa minggu mendatang akan terus mengeluarkan panduan.
Seperti diketahui warga Iran memprotes kematian Amini dengan pengunjuk rasa membakar kantor polisi dan kendaraan. Kemarahan publik di Iran atas kematian Amini pekan lalu tidak menunjukkan tanda-tanda mereda setelah berhari-hari protes di Teheran dan kota-kota lain.
Amini, seorang wanita Kurdi, ditangkap oleh polisi moral di Teheran karena mengenakan “pakaian yang tidak sesuai” dan mengalami koma saat ditahan. Pihak berwenang mengatakan mereka akan menyelidiki penyebab kematiannya.
Lebih lanjut, kelompok pemantau internet NetBlocks pada Kamis (22/9) mengatakan gangguan internet seluler baru telah terdaftar di Iran. Di mana akses ke media sosial dan beberapa konten dibatasi dengan ketat.
NetBlocks melaporkan gangguan “hampir total” pada konektivitas internet di ibu kota wilayah Kurdi menghubungkannya dengan protes.
Sementara itu, Washington telah lama memberikan beberapa pengecualian terkait internet untuk sanksinya terhadap Iran. Namun Departemen Keuangan menyebut ada pembaruan lisensi umum untuk memodernisasi mereka.
Lisensi baru mencakup platform media sosial dan konferensi video dan memperluas akses ke layanan berbasis cloud yang digunakan untuk memberikan jaringan pribadi virtual (VPN), yang menyediakan anonimitas online kepada pengguna, dan alat anti-pengawasan lainnya. Lisensi juga mengotorisasi perangkat lunak anti-virus, anti-malware, dan anti-pelacakan.
Pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan pemerintah Iran masih akan memiliki “alat represif untuk komunikasi ketika ditanya mengenai bagaimana lisensi yang diperluas akan membantu Iran jika pemerintah mereka kembali menutup akses internet.
“Lisensi baru membuat lebih mudah bagi rakyat Iran untuk menghadapi beberapa alat yang menindas itu. Itu tidak berarti bahwa mereka tidak ada lagi,” kata pejabat itu.
Di sisi lain, CEO SpaceX Elon Musk menanggapi Menteri Luar Negeri Antony Blinken tentang lisensi baru melalui akun Twitter-nya.
“Mengaktifkan Starlink (layanan broadband satelit perusahaan sudah diberikan ke Ukraina untuk perjuangannya melawan invasi Rusia),” tulis Musk.
Musk mengatakan bahwa perusahaannya akan memberikan Starlink ke Iran, dan akan meminta pengecualian sanksi untuk melakukannya.
[Dexpert.co.id]
Artikel Selanjutnya
Tambah Lagi, Sekutu AS Ini ‘Buang’ Teknologi 5G Huawei China
(RCI/dhf)
