Jakarta, Dexpert.co.id – Pagu anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 19,70 triliun, tetapi kebutuhan anggaran kementerian tersebut sebesar Rp 40,551 triliun. Artinya masih ada kekurangan 48% dari total kebutuhan anggaran, atau sekitar Rp 20,838 triliun
Kekurangan tersebut diungkap oleh Menkominfo Johnny G Plate saat Rapat Kerja dengan DPR RI, Rabu (21/9/2022).
“Catatan pagu anggaran Kominfo tahun anggaran 2023 masih terdapat kekurangan sebesar 20,848 triliun rupiah. Cukup besar, lebih dari setengah,” kata Johnny dalam pemaparannya.
Secara lebih terperinci, Johnny menyebut kebutuhan anggaran dipakai untuk pembiayaan beberapa program. Salah satunya adalah target pembangunan 2.054 Base Transceiver Station (BTS) baru di wilayah 3T dan pemeliharaan 7012 BTS yang sudah ada.
Saat ini, menurutnya anggaran sebesar Rp 3,823 triliun baru cukup untuk menutup 332 BTS baru dan pemeliharaan 6.432 BTS yang sudah ada.
“Sehingga dibutuhkan tambahan 6,529 triliun rupiah, dari mana duitnya? Yaa kita pikirkan bersama,” ujarnya.
Selain itu ada dana untuk sosialisasi Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang kemarin baru saja disahkan. Sosialisasi itu membutuhkan anggaran sebesar Rp 20 miliar.
“Saat ini belum tersosialisasikan, bagaimanapun juga harus dicarikan anggarannya untuk kepentingan sosialisasi agar UU ini dipahami masyarakat secara luas,” tegasnya.
Dan juga digunakan untuk peningkatan keamanan siber internal Kominfo sendiri. Di mana peningkatan keamanan siber internal kominfo membutuhkan anggaran sebesar Rp 34,5 miliar yang saat ini pengalokasian nya belum ada.
Usulan tambahan anggaran Kominfo juga digunakan untuk pembangunan akses internet sebanyak 68 ribu titik baru. Namu saat ini dengan tersedia Rp 2,529 triliun, baru bisa untuk membangun 9755 titik baru akses internet. “Jadi masih dibutuhkan 4,013 triliun rupiah,” ucapnya.
Kebutuhan untuk membangun infrastruktur digital di Ibu Kota Nusantara juga belum termasuk dalam pagu anggaran. Di mana membutuhkan anggaran sebesar Rp 2,792 triliun.
Selain itu juga digunakan untuk proyek Satria 2, Pusat Data Nasional, Proyek Hot Backup Satellite, literasi digital, digital talent scholarship, dan diseminasi informasi prioritas nasional.
[Dexpert.co.id]
Artikel Selanjutnya
Kominfo Dapat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK
(dem)
