Jakarta, Dexpert.co.id – Bagi platform digital seperti Tokopedia, Facebook, Google, hingga PayPal yang melanggar UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) akan mendapatkan sanksi pidana dan perdata. Khusus untuk denda akan mencapai 2% dari pendapatan perusahaan terkait.
Menteri Kominfo Johnny Plate menjelaskan sanksi yang diberikan pada mereka yang melanggar bervariasi sesuai tingkat kesalahan. Untuk penjara dari 4 tahun hingga 6 tahun.
“Bervariasi dari tingkat kesalahan. Mulai dari hukuman badan 4 tahun sampai 6 tahun pidana. Maupun hukuman denda Rp 4-6 miliar setiap kejadian. Dan apabila terjadi kesalahan maka dikenakan sanksi 2% dari total pendapatan tahunannya,” kata Johnny ditemui di gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Dia juga menambahkan bagi korporasi atau orang yang menggunakan data pribadi secara ilegal juga akan diberikan sanksi. Yakni perampasan kegiatan terkait manfaat ekonomi dari data pribadi tersebut.
Dalam aturan tersebut juga ada mengenai lembaga yang mengatur tata kelola data pribadi. Lembaga ini, Johnny menjelaskan akan berada di bawah presiden.
“Lembaga yang mengatur tata kelola data pribadi berada di bawah presiden, bertanggung jawab kepada presiden akan diatur lebih lanjut melalui peraturan presiden,” ungkap Johnny.
UU PDP baru disahkan di parlemen hari ini, dan Johnny juga mengajak seluruh pihak membaca aturan tersebut. Dengan begitu dapat mengetahui hak-haknya sementara korporasi dan perseorangan tahu kewajibannya.
“Kita mendorong mari menggunakan seluruh kepercayaan publik ruang usaha di bidang digital, khususnya di bidang data secara legal,” jelasnya
“Mari baca UU, di saat bersamaan melakukan literasi agar masyarakat mengetahui hak-haknya dan korporasi dan perseorangan kewajiban”.
[Dexpert.co.id]
Artikel Selanjutnya
Diminta BPK Percepat UU PDP, Ini Jawaban Kominfo
(npb/roy)
