Jakarta, Dexpert.co.id – Pemerintah menghadapi serangkaian dugaan kebocoran data yang terjadi pada beberapa instansi. Pegiat keamanan siber, Niko Tidar meminta pemerintah untuk transparan mengenai hal ini.
“Pemerintah harus cukup transparan. Dari Kominfo kan berdalih kalau misalnya ketika itu terjadi data enggak di-handle oleh mereka, atau mereka lempar ke pihak lain,” kata Niko saat dihubungi CNBC Indonesia.
Dia meminta jika ada kebocoran data sebaiknya pemerintah mengungkapkannya. Jika data tidak valid sertakan buktinya untuk mendukung klaim tersebut.
“Kalau memang bocor ya bilang saja memang bocor. Tapi ada klarifikasi data yang bocor itu harus bisa statement data enggak valid, Kominfo menyertakan buktinya benar tidak valid,” ungkapnya.
Namun yang terjadi beberapa waktu lalu, Kementerian Kominfo berdalih. Niko juga menambahkan jika memang benar data mereka ungkapkan yang sebenarnya.
Menurut Niko, pemerintah sebaiknya meningkatkan lagi kualitas keamanan sibernya. “Ke depannya meningkatkan kualitas security dari dalam maupun luar,” kata Niko.
Terkait penanggulangan data breach, Niko mengatakan baik pemerintah dan perusahaan harus meningkatkan kualitas keamanan. Mereka harus membentuk atau menunjuk satu pihak yang bisa menangani masalah terkait keamanan.
Sementara itu pada keterangan persnya, Menteri Kominfo Johnny Plate mengatakan pemerintah membentuk tim khusus menangani dugaan kebocoran data. Tim ini terdiri dari beberapa lembaga yakni BSSN, Kementerian Kominfo, Polri, dan juga BIN.
“Perlu ada emergency response untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia untuk menjaga kepercayaan publik,” kata Johnny, Senin (12/9/2022).
“Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya”.
[Dexpert.co.id]
Artikel Selanjutnya
1,3 Miliar Data Sim Card Kominfo Diduga Bocor, Salah Siapa?
(npb/roy)
