Jakarta, Dexpert.co.id – Dalam sebulan terakhir, tiga kasus dugaan kebocoran data pengguna terjadi di Indonesia. Namun menurut Menteri Kominfo, Johnny Plate hal itu bukan menjadi tugas kementeriannya melainkan berada di bawah Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).
Johnny menjelaskan berdasarkan aturan PP 71 tahun 2019, leading sector terkait serangan siber berada di BSSN. Jawaban tersebut merujuk pada banyaknya pertanyaan terkait kebocoran data yang terjadi belakangan ini terjadi oleh sejumlah anggota Komisi I DPR RI.
“Namun demikian, Kominfo hanya bisa bekerja di payung hukum yang tersedia dan aturan yang tersedia. Tidak bisa bekerja melampaui kewenangan, apalagi menabrak tupoksi lembaga atau institusi lainnya,” jelasnya, dalam rapat dengan Komisi I DPR RI, Rabu (7/9/2022).
“Dalam hal ini ingin kami sampaikan dalam PP 71 tahun 2019 terhadap semua serangan siber, leading sector dan domain penting tugas pokok dan fungsi bukan di kominfo. Terhadap semua serangan siber atas ruang digital menjadi domain teknis BSSN”.
Untuk Kominfo, Johnny menuturkan tugasnya terkait memastikan penyelenggara sistem elektronik (PSE) patuh dan jika tidak akan diberikan sanksi. Untuk itu akan dilakukan audit dengan berdasarkan aturan yang ada.
Dia mengatakan pihaknya mendukung BSSN. Dalam rangka peningkatan peralatan dan kemampuan hingga sumber daya manusia lembaga tersebut.
Selama ini Kominfo juga diketahui memberikan pernyataan terkait dugaan-dugaan kebocoran data tersebut. Johnny beralasan itu dilakukan dalam rangka agar publik mendapatkan informasi atas masalah itu.
“Selama ini kenapa kami menjawab? kami menjawab ini semuanya agar publik mengetahuinya, tapi bukan menjadi domain dan tugasnya Kominfo dalam kaitan hal-hal teknis serangan siber, karena serangan siber sekali lagi domain BSSN,” jelasnya.
[Dexpert.co.id]
Artikel Selanjutnya
Sosialisasi Dinilai Tak Optimal, Aturan PSE Timbulkan Polemik
(roy/roy)
