Google Dipaksa Pecah Bisnis Iklan Digital, Kenapa?

Jakarta, Dexpert.co.id – Google terancam harus memecah bisnis iklan digital. Hal tersebut karena ada sebuah usulan undang-undang baru yang membidik Google.

Persaingan dan transparansi dalam Undang-Undang Periklanan Digital diperkenalkan, Kamis (19/5) oleh sekelompok senator penting pada subkomite peradilan antimonopoli.

Iklan digital memang menjadi bagian penting dari bisnis Alphabet perusahaan induk Google cs, demikian dikutip dari CNBC Internasional, Jumat (20/5/2022)

Pada Q1, Alphabet melaporkan pendapatan US$68,01 miliar, dan dari jumlah tersebut US$ 54,66 miliar dihasilkan dari periklanan – naik dari $ 44,68 miliar tahun sebelumnya.

RUU tersebut akan melarang perusahaan yang memproses lebih dari US$ 20 miliar per tahun dalam transaksi iklan digital berpartisipasi di lebih dari satu bagian dari proses iklan digital, menurut The Wall Street Journal.

Google menguasai multisegmen dalam bisnis iklan digital, bisnis yang telah menjadi fokus tuntutan antimonopoli yang dipimpin negara terhadap perusahaan.

Raksasa teknologi itu memiliki bisnis lelang, atau pertukaran, tempat transaksi iklan digital dilakukan dan juga menyediakan alat untuk membantu perusahaan menjual dan membeli iklan.

Jika undang-undang baru berlaku, itu mengharuskan Google memilih di bagian bisnis yang ingin mereka pertahankan.

“Ketika Google secara bersamaan melayani sebagai penjual dan pembeli dan menjalankan pertukaran, ini memberi mereka keuntungan yang tidak adil dan tidak semestinya di pasar,” kata Mike Lee salah satu senator pengusul regulasi tersebut.

“Alat periklanan dari Google dan banyak pesaing membantu situs web dan aplikasi Amerika mendanai konten mereka, membantu bisnis tumbuh, dan membantu melindungi pengguna dari risiko privasi dan iklan yang menyesatkan,” kata juru bicara Google dalam sebuah pernyataan.

Memecah berbagai layanan tersebut, lanjut Google, akan menimbulkan efek domino, seperti merugikan para penerbit dan pengiklan, menurunkan kualitas iklan, dan menciptakan risiko privasi baru.

[Dexpert.co.id]