Jakarta, Dexpert.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Salah satu pelayanan yang disediakan BPJS Kesehatan adalah program Keluarga Berencana (KB) gratis. Mengutip dari laman Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), KB adalah program yang dirancang pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk Indonesia. Dalam program ini, pemerintah mendorong masyarakat untuk memiliki anak dengan lebih terencana. ADVERTISEMENT SCROLL TO RESUME CONTENT Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam…
Penulis: Fitriana Herman
Jakarta, Dexpert.co.id – BUMN bidang pengembangan dan pengelolaan kompleks pariwisata terintegrasi, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) terus bertransformasi guna mendorong kinerja perseroan. Transformasi ini dilaksanakan lewat perbaikan struktur keuangan, value creation dan social involvement. President Director ITDC, Ari Respati optimisme terhadap pemulihan kegiatan olahraga dan pariwisata di kawasan ITDC Nusa Dua, KEK Mandalika dan Labuan Bajo seiring dengan berakhirnya pandemi covid-19. Melalui promosi, percepatan pembangunan infrastruktur hingga ke pengembangan fokus pariwisata ke sport dan entertainment (sportainment) menjadi strategi ITDC mendorong kunjungan wisatawan lokal maupun turis asing. Setelah Sirkuit Mandalika, saat ini sejumlah wisata olahraga terus…
Jakarta, Dexpert.co.id – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, resmi tidak mewajibkan skripsi sebagai syarat utama kelulusan mahasiswa S1 dan D4 (sarjana terapan). Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Nadiem mengatakan, syarat kelulusan akan diserahkan kepada masing-masing kepala program studi (kaprodi) di perguruan tinggi. Pengamat Pendidikan, Doni Koesoema, mengatakan bahwa kebijakan Kemendikbudristek untuk tidak mewajibkan skripsi sebagai syarat utama kelulusan mahasiswa S1 dan D4 bukanlah hal baru di dunia pendidikan. Sebab, kebijakan serupa telah diterapkan di sejumlah negara lain, termasuk Eropa dan…