Jakarta, Dexpert.co.id -Kementerian Keuangan mengungkapkan daftar rumah sakit yang pasiennya paling banyak mendapatkan program keringanan pembayaran utang atau crash program. Ketiga rumah sakit itu adalah RS Cipto Mangunkusumo di Jakarta; RS Sanglah Denpasar; dan RS Hasan Sadikin Bandung.
“Itu tiga terbesar,” kata Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Encep Sudarwan dalam diskusi di Kemenkeu, Kamis (21/12/2023).
Encep tak merinci jumlah pasien yang dibantu di tiap rumah sakit itu. Namun, berdasarkan data Kemenkeu ada 1.345 pasien yang menunggak pembayaran rumah sakit yang mendapatkan keringanan pembayaran utang selama 2023.
Encep mengatakan para pasien ini banyak menunggak dengan berbagai alasan. Ada sejumlah pasien yang setelah dirawat beberapa hari kemudian kabur karena tak kuat membayar. Adapula pasien yang meninggal, kemudian keluarga tak mampu membayar.
“Kejadiannya kurang lebih seperti itu,” kata dia.
|
Foto: RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo – RSCM. (Facebook/RSCM)
|
Menurut Encep, crash program ini telah membantu pasien maupun keluarganya itu dalam membayar tunggakan rumah sakit. Dia mengatakan pemerintah berencana melanjutkan program ini pada tahun 2024 dengan cakupan rumah sakit yang lebih banyak.
“Tahun depan kamu tingkatkan dengan semua rumah sakit,” kata dia.
Sebagai informasi, crash program atau program keringanan utang diluncurkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat golongan bawah menghadapi dampak pandemi Covid-19 sejak 2021. Crash program merupakan optimalisasi penyelesaian piutang negara yang dilakukan dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas piutang negara.
Beberapa piutang negara yang ditanggung misalnya pembayaran SPP mahasiswa, utang pasien rumah sakit, debitur dengan nilai sampai dengan Rp 8 juta, dan lainnya. Program dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023.
Encep mengatakan untuk tahun 2023, Kemenkeu telah menyelesaikan 2.821 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) lewat program ini. Angka itu meningkat dibandingkan tahun 2022, yakni 2.328 BKPN. BKPN yang diselesaikan paling banyak adalah pasien rumah sakit, dengan jumlah 1.354.
“Jumlah piutang negara yang berhasil dilunasi meningkat menjadi lebih dari 2.800,” kata Encep.
Encep mengatakan masyarakat yang ingin mengajukan diri mengikuti program ini harus memenuhi syarat utama yaitu memiliki hutan maksimal Rp 2 miliar. Dia mengatakan syarat pembatasan itu penting supaya memastikan orang yang dibantu adalah golongan menengah ke bawah.
“Syarat yang penting bahwa dia punya utang di bawah Rp 2 miliar, lebih dari itu tidak dikasih karena mereka bukan yang layak mendapatkan,” kata dia.
(hsy/hsy)
