Jakarta – Para warga net (netizen) sedang heboh dugaan kebocoran data karena sertifikat vaksin Covid-19 milik Presiden Joko Widodo bocor di internet. Pakar keamanan siber pun angka suara mengenai hal tersebut. Menurut Pengamat media sosial dan pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, sertifikat vaksin Jokowi yang bocor di internet asli. Sebab aplikasi Peduli Lindungi memungkinkan orang bisa meminta tolong siapapun download dari aplikasi kalau tahu Nomor Induk Kependudukan (NIK) tanggal lahir , tanggal vaksinasi dan jenis vaksinnya. “Sebenarnya caption di atas dibuat heboh saja. Aslinya di PeduliLindungi siapapun yang sudah login di app bisa cek sertifikat siapapun selama tahun NIK, nama…
Penulis: Ardhian Valqa
Jakarta – Netizen bereaksi atas beredarnya sertifikat vaksin kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) di internet. Netizen mempertanyakan keamanan data masyarakat yang dikelola pemerintah. Salah satunya pemilik akun Twitter @hanifwildanwin yang khawatir dengan keamanan datanya pribadinya. “Punten datanya bapak presiden aja bocor apalagi kita-kita sebagai rakyat biasa,” tulis akun @hanifwildanwin seperti dilihat CNBC Indonesia, Jumat (3/9/2021). Pemilik akun twitter @delrellove menanggapi dugaan kebocoran sertifikat vaksin Jokowi dengan mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam mengamankan data pribadi. “Makin gak percaya aja sama apk pemerintah, parah banget itu data pribadi presiden bisa kesebar,” tulisnya. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate, meminta agar menanyakan masalah…
Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G Plate, angkat bicara soal dugaan sertifikat vaksin Covid-19 milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang beredar di Internet. Menurutnya data pengguna di Peduli Lindung saat ini aman. Soal sertifikat vaksin Covid-19 Jokowi yang beredar di publik, ia meminta masyarakat menanyakannya ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Data PeduliLindungi yang saat ini berada di cloud Kominfo baru dimigrasi ke DC Kominfo dan statusnya aman. Data yang ditanyakan diatas adalah pada saat awal sebelum migrasi ke Kominfo dan kebijakannya berada di Kemenkes,” terang Johnny Plate kepada CNBC Indonesia. “Agar akurat dan tidak membingungkan masyarakat lebih baik…