Jakarta, Dexpert.co.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan digitalisasi akan mengurangi korupsi dan biaya, meningkatkan penerimaan negara dan industri serta UMKM domestik. “Negara ini kita buat supaya digitalisasi akan mengurangi korupsi akan buat lebih efisien, penerimaan pajak lebih bagus, membuat anak muda lebih banyak berkarya,” kata Luhut dalam sambutannya di acara Focus Group Discussion (FGD) Investasi Kabel Bawah Laut di Indonesia, Rabu (7/9/2022). Lebih lanjut Luhut mengatakan bahwa pengurangan korupsi melalui digitalisasi dalam dilakukan karena belanja pemerintah diarahkan melalui e-katalog. Sementara penurun biaya karena SIMBARA mengintegrasikan seluruh data pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di…
Penulis: Ardhian Valqa
Jakarta, Dexpert.co.id – Google telah merilis pembaruan keamanan untuk browser Chrome di Windows, Mac dan Linux untuk memperbaiki kerentanan zero-day yang baru ditemukan. Kerentanan tersebut dieksploitasi secara aktif oleh serangan siber, dan pengguna didesak untuk menerapkan pembaruan sesegera mungkin. Rilis yang ada untuk memperbarui Google Chrome ke versi 105.0.5195.102. Ini akan memperbaiki masalah keamanan dengan tingkat keparahan tingkat tinggi (CVE-2022-307) terkait dengan validasi data yang tidak memadai di Mojo, kumpulan pustaka runtime yang digunakan di Chromium, yang sangat mendukung dari kode di balik browser Google Chrome. Patch keamanan diluncurkan ke pengguna selama beberapa hari dan minggu mendatang. Pengguna diminta untuk…
Jakarta, Dexpert.co.id – Dalam sebulan terakhir, tiga kasus dugaan kebocoran data pengguna terjadi di Indonesia. Namun menurut Menteri Kominfo, Johnny Plate hal itu bukan menjadi tugas kementeriannya melainkan berada di bawah Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN). Johnny menjelaskan berdasarkan aturan PP 71 tahun 2019, leading sector terkait serangan siber berada di BSSN. Jawaban tersebut merujuk pada banyaknya pertanyaan terkait kebocoran data yang terjadi belakangan ini terjadi oleh sejumlah anggota Komisi I DPR RI. “Namun demikian, Kominfo hanya bisa bekerja di payung hukum yang tersedia dan aturan yang tersedia. Tidak bisa bekerja melampaui kewenangan, apalagi menabrak tupoksi lembaga atau institusi…